Femaleap’s Weblog

Silih bergantinya bencana alam yang terjadi di negeri ini, masih belum cukup rupanya untuk mengingatkan pemerintah betapa rusaknya alam Indonesia kini. Tanah longsor, banjir, gempa bumi dan bencana lainnya telah membuktikan, kita harus berbenah dan memperbaiki kondisi alam dan hutan saat ini.

Presiden SBY mengeluarkan PP No.2 Tahun 2008 yang mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan.

Sewa Hutan, Murah !!!

Bagaimana mungkin pemerintah dengan mudahnya mengeluarkan PP tersebut, yang akhirnya memungkinkan perusahaan tambang mengkonversi hutan lindung dan hutan produksi menjadi areal tambang skala besar hanya dengan mengeluarkan dana Rp. 1,8 juta – Rp. 3 juta per hektar.

Padahal jasa lingkungan yang diberikan hutan untuk manusia akan jauh lebih besar dari harga yang ditetapkan pemerintah tersebut. Manusia sangat memerlukan O2 yang tentunya dihasilkan dari proses fotosintesis pohon-pohon di hutan. Manusia perlu air bersih yang semuanya diproses dari akar-akar tanaman di hutan., lihat saja saat ini banjir dimana-mana karena yang menyerap air hujan dan memprosesnya sudah banyak ditebang, jadilah air sungai berlumpur dan bisa jadi tak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Belum lagi bila terjadi bencana, berapa besar kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat dan kerusakan infrastruktur yang ada.

Suara di Daerah

Pemerintah daerah , dalam hal ini  Gubernur Kalimantan Selatan memberikan tanggapan yang cuku melegakan, dikutip dari koran kompas tanggal 22 pebruari 2007, beliau mengatakan : ”Kami tidak akan pernah memberikan rekomendasi kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung,”. Senada dengan Pak Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Suhardi Atmorejo mengatakan, meskipun ada sejumlah perusahaan pertambangan yang mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, pihaknya tidak mau memberikan rekomendasi.

Demikian pula dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang selaku Koordinator Forum Kerja Sama Revitalisasi dan Pembangunan Kalimantan menegaskan akan tetap mempertahankan kawasan hutan lindung yang memang harus dijaga kelestariannya. Pendapat senada  juga disampaikan Bupati Pasir, Kalimantan Timur (Kaltim), Ridwan Suwidi yang akan tetap mempertahankan kawasan hutan lindung yang ada. ”Pokoknya, tidak ada kompromi,” ujarnya.

Yang kuat yang Menang

Kita pantas bangga, kalau pemerintah daerah mau bersatu dan mengatakan tidak setuju terhadap kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal penyewaan kawasan hutan ini. Namun, dalam sistem negara kita saat ini yang berkuasa adalah pemilik modal besar alias pengusaha. Terbukti selama delapan tahun lalu, berbagai perusahaan tambang asing melakukan lobby hingga ancaman membawa Indonesia ke arbitrase internasional. Kontrak karya mereka terganjal status hutan lindung.

Akhirnya, UU Kehutanan Tahun 1999, yang melarang tambang terbuka di hutan lindung, berhasil diamandemen dua tahun lalu. Ada 13 perusahaan yang mendapat pengecualian meneruskan tambangnya di hutan lindung. Sebagian besar adalah perusahaan tambang asing raksasa, sekelas Freeport dari AS, Rio Tinto dari Inggris, Inco dari kanada dan Newcrest dari Australia. (Siti Maemunah, 2007)

Fakta di atas menjelaskan, bahwa pemerintah saat ini lebih berpihak pada pengusaha (asing maupun dalam negeri) bukan pada rakyatnya. Janji yang diumbar setiap pemilu, hanya cuma isapan jempol semata.

Perubahan, mutlak dilakukan

Keadaan ini harus dirubah, tentu tidak hanya dengan mengganti pemimpin, namun yang rusak adalah sistem yang berlaku saat ini. Yaitu sistem kapitalis – sekuler yang telah merenggut semua yang dimiliki rakyat, bahkan aturan yang semestinya diterapkan oleh manusia (Aturan dari pencipta manusia, ALLAH SWT) dikesampingkan, bahkan hendak dihilangkan.

Sudah saatnya, semua kezaliman termasuk dalam pengelolaan hutan saat ini kita hentikan, Islam mempunyai aturan yang lengkap termasuk dalam masalah pengelolaan hutan. Hutan adalah milik seluruh umat manusia karenanya negara harus mengelola hutan sedemikian rupa, agar tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang. Saatnya rakyat memperoleh haknya, tentu semuanya hanya ada dalam naungan Islam .  

            Kemiskinan, kekerasan (violence) dan ketidakadilan/diskriminasi adalah masalah kompleks yang menghinggapi kaum perempuan. Semua sudah menjadi realitas objektif yang tak terbantahkan. Persoalan krusial yang dialami kaum perempuan ini bergulir dari masa ke masa. Sinyalemen ini dibuktikan dengan angka-angka permasalahan perempuan terus meninggi tiap tahunnya. Berbagai fakta seringkali digunakan sebagai alat analisis untuk melihat keparahan masalah yang mengkukung perempuan. Sehingga wajar jika muncul semacam prejudice di sebagian kalangan perempuan, bahwa perempuan pada zaman apapun memang tak pernah diuntungkan.

            Kemiskinan yang melanda perempuan dilatarbelakangi dari anggapan bahwa perempuanlah yang paling berat memikul beban kemiskinan, sementara pada saat yang sama, mereka tidak dapat mengakses kesempatan ekonomi, pemilikan lahan dan hak-hak yang lainnya.

             Masalah kekerasan bak fenomena ‘gunung es’, artinya data yang didapat hanya merupakan gambaran kecil dari realitas sosial yang terjadi. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan terhadap perempuan umumnya merupakan kasus yang sangat sulit dideteksi oleh sistem yuridis formal yang ada (The dark nimber of crimes). Persoalan diskriminasi pun masih ditengarai terjadi disemua aspek kehidupan, baik budaya, sosial, ekonomi, maupun politik.

Partisipasi Politik Perempuan dalam Atmosfir Demokrasi

            Semua persoalan perempuan ini sudah diakui telah memunculkan simpati yang sangat besar pada sebagian kalangan dan terkristal menjadi sebuah ‘gerakan kesadaran’yang lebih dikenal dengan istilah feminisme. Kaum feminis percaya bahwa masalah yang terjadi pada perempuan diakibatkan ketidakadilan gender. Kesetaran genderpun menjadi sebuah keharusan jika keterpurukan perempuan ingin disembuhkan. Hal ini menuntut perempuan untuk terlibat aktif mengatasi persoalannya sendiri.

            Pemberdayaan (empowerment) ini diperuntukkan mengubah arah dan sifat dari kekuatan-kekuatan sistemik yang memarjinalkan perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Kekuatan sistemik tersebut mencakup seluruh struktur kekuasaan diberbagai level dan bidang, baik level pemerintahan/negara, masyarakat maupun keluarga ; serta di bidang politik, ekonomi, sos-bud, agama dan sebagainya. Selain itu para aktivis perempuan juga menuding budaya masyarakat yang patriarkis cenderung menjadikan peran politik perempuan berada pada posisi terpinggirkan dan senantiasa menjadi subordinat bagi peran politik laki-laki.

            Sistem demokrasi yang merupakan turunan dari sistem kapitalis memberikan keleluasaan kepada semua orang untuk bebas berkeyakinan, memiliki sesuatu, dan berpendapat. Ini dimanfaatkan oleh kaum feminis untuk keluar leluasa dari habitat aslinya dengan masuk ke tataran kekuasaan dan legislasi atau dengan memperkuat kontrol dan akses aspirasi perempuan ke dalam wilayah tersebut ; baik dengan secara langsung menjadi anggota parlemen atau kabinet, menjadi penguasa atau elit kekuasaan, menjadi anggota partai politik dan sebagainya.

            Cara pandang perspektif demokrasi dalam hal konsep perwakilan menambah semangat para kaum feminis untuk memperjuangkan hak mereka di lembaga pemerintahan. Mekanisme mayoritas dalam proses pengambilan keputusan pun mendorong kaum feminis untuk memenuhi kuota perempuan dalam parlemen. Semua diperuntukkan agar suara dan kebijakan memihak kepada perempuan. Karena mereka memandang negara membuat sejumlah kebijakan atau hukum pada posisi tidak menguntungkan perempuan. Siapa lagi yang lebih mengetahui kebijakan yang memihak perempuan kalau bukan dari kalangan perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, diperjuangkanlah sistem kuota, keterwakilan perempuan dalam parlemen maupun pemerintahan diyakini akan terjamin.

Logika kaum feminis, perlu dipertanyakan!

            Politik perempuan yang dipengaruhi oleh logika pemikiran demokratis melulu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Akibatnya ide pemberdayaan politik perempuan selalu mengarah agar perempuan mampu menempatkan diri dan berkiprah di elit kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani secara indefendent menyuarakan perempuan tanpa tekanan manapun. Padahal kenyataannya, masalah ada-tidaknya hubungan antara kiprah politik perempuan seperti itu dan tuntasnya persoalan perempuan masih debatable.

            Tercapainya kuota di lembaga parlemen, pemerintahan maupun partai politik juga merupakan hal yang mendesak bagi kaum feminis. Semua untuk mewujudkan suara mayoritas perempuan sehingga kesetaraan gender pun dapat diraih juga setiap kebijakan berpihak pada perempuan. Namun langkah inipun tidak membuahkan hasil. Secara normatif, sistem demokrasi mengajarkan kebebasan berpendapat. Setiap perempuan pun memiliki visi sendiri-sendiri sesuai dengan karakter partai. Oleh karena itu, boleh jadi setiap perempuan anggota parlemen tidak memiliki suara yang sama dalam menyelesaikan permasalahan perempuan karena terkait dengan visi partai yang menaunginya.

            Sementara itu, secara faktual, permasalahan perempuan juga tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan lintas sektoral yang ada dalam sistem negara. Indonesia yang bercorak kapitalistik pun tidak bisa meredam masalah yang sangat kompleks, terlebih masalah perempuan. Contoh nyata, Indonesia pernah mempunyai catatan top leader-nya adalah perempuan, ternyata bukan terselaikannya masalah perempuan namun makin hari makin bertambah permasalahan yang muncul. Semua permasalahan di negeri kita ini laksana benang kusut yang tidak bisa lagi terurai. Contoh lain di Filipina dan Bangladesh, yang juga dipimpin oleh wanita. Negara-negara tersebut sarat dengan berbagai konflik yang tak berujung. Kemudian negara Swedia, mereka adalah negara yang paling banyak menempatkan perempuan dalam parlemen yaitu 42,7 %. Akan tetapi, jumlah tersebut ternyata berkolerasi negatif terhadap banyaknya bayi yang dilahirkan tanpa perkawinan dan tingginya angka perceraian. Di sini menunjukkan adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah di satu sisi namun menimbulkan akibat yang lebih buruk di sisi lainnya. Artinya sistem yang ada tidak menjamin menyelesaikan permasalahan, bahkan mereka membuat keadaan semakin terpuruk.

Kiprah Politik Muslimah

            Keberadaan laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat menurut Islam sangat khas dan berbeda secara diametral dengan pandangan demokrasi. Islam memandang perempuan hakikatnya sama dengan laki-laki, yakni sama-sama sebagai manusia yang memiliki akal, naluri dan kebutuhan fisik. Selain itu, keberadaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laki-laki ; keduanya mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah Swt. Sebagai pencipta dan pengatur makhluknya.

            Politik dalam konsep Islam tidak terbatas pada masalah kekuasaan dan legislasi saja, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat. Dalam hal ini, negara mengurusi urusan umat, umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan peraturan negara. Oleh karena keseragaman persfektif yang benar dalam memandang masalah dalam Islam tidaklah menjadi persoalan, apakah posisi seseorang itu sebagai penguasa dan pemegang kebijakan atau sebagai rakyat biasa, keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam menerapkan dan menjalankan aturan Allah serta memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan seluruh problem umat tanpa membedakan masalah laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, mereka telah melakukan aktivitas politik

            Partisipasi dan peran politik perempuan dalam Islam juga terkait dengan tanggung jawabnya sebagai ummu wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga). Muslimah yang mempersiapkan dan mencetak generasi handal bukanlah sebuah subordinasi atas perempuan. Namun peran politik ini sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah negara dalam menggantikan generasi penerus. Sudah saatnya perempuan berkiprah dalam politik Islam yang benar-benar menjamin penyelesaian masalah, bukan saja terkait dengan  perempuan namun juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Wallahu a’lam.

                                                                                        Nurul Jannah

(Membangun kesadaran politik perempuan dalam perspektif Islam)

            Tahun 2004 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia pernah mengkampanyekan Gerakan Kembali ke Rumah. Seruan ini ditujukan untuk penyadaran kaum perempuan dalam peran utama mereka yakni sebagai ummu wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga). Sayang, gaungnya tenggelam oleh jargon yang didengungkan para aktivis perempuan.

            Kesadaran akan pentingnya tugas-tugas ibu yang tak tergantikan oleh siapapun ini, bahkan sudah menjadi trend di negara maju sejak lama. Di Amerika (yang sering menjadi barometer penggiat Feminisme), gerakan keluar rumah mulai ditinggalkan oleh kaum perempuan. Mereka berbondong-bondong memutuskan back to family. Berawal dari meluasnya sindrom Cinderella Complex, yakni perasaan akan kegamangan sebagai “public woman”, bermunculanlah organisasi-organisasi yang mendukung kembalinya kaum ibu kepada tugas domestik, sebagai pengatur rumah tangga dan pendidik utama anak-anak. Tak heran jika angka statistic partisipasi perempuan dalam karier di ranah publik terus menurun (USA Today, 10/05/1991).

            Terabaikannya peran ibu sebagai pelahir generasi dan pendidik utama anak-anak, telah melahirkan sisi-sisi kelam dunia anak. Memang, terabaikannya peran ibu bukanlah “penyebab” tunggal, karena ada faktor sistemik seperti lingkungan dan negara yang berpengaruh. Namun fakta membuktikan, banyak anak-anak “gagal” lahir dari sebuah rumah tangga dimana tidak ada figur sentral sebagai pendidik. Islam telah menuntun tugas domestik seorang ibu tidak bisa digantikan oleh siapa pun. Dia tidak dapat dinilai dengan materi, namun Allah akan menggantinya dengan pahala dan surga. Fatimah, seorang putri Rasulullah yang mulia saja harus bersusah payah dalam mengurus rumah tangganya.

 Selain itu ibu yang sadar akan perannya juga terlibat dengan aktivitas politik berdasarkan aqidah Islam, sebagaimana firman Allah : “Haruslah ada segolongan umat diantara kalian yang menyeru kepada kebaikan (islam), menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali imran : 103). Dengan aktivitas politik inilah seorang ibu dapat menyuarakan Islam untuk mengoreksi penguasa yang lalai dengan hukum-hukum Allah dan dapat berpengaruh pada generasi dambaan umat. Karena kesadaran politik Islam artinya memahami dan menyakini bahwa pemeliharaan urusan-urusan umat (Politik) harus diatur dengan syariat Islam. Selain itu seorang ibu yang tergabung dengan aktivitas politik, dapat melakukan pembinaan terhadap kader-kader politik perempuan dalam partai Islam dan membina kesadaran politik perempuan di luar partai.

Dengan demikian para perempuan terutama kaum ibu, hendaknya memahami betul peran dan tanggung jawabnya sebagai muslimah sholihah, sebagai seorang isteri, ibu dan anggota masyarakat. Saat semuanya dilakukan dalam tataran pemeliharaan urusan umat dan diatur dengan syariat Islam maka telah terwujud aktivitas politik perempuan. Sehingga tidak akan terjadi jurang pemisah antara peran handal seorang ibu dan keterlibatannya diaktivitas politik Islam. Karena peran handal seorang ibu berarti juga beraktivitas politik.

Maka tidaklah pantas kita sebagai perempuan malu dan merasa tidak bisa mengaktualisasikan diri bila hanya berkutat di sektor domestik atau hanya sebagai ibu rumah tangga. Dari sebuah rumahlah, generasi-generasi Islam akan muncul. Kokohnya sebuah negara berasal dari kokohnya bangunan keluarga. Sebagai muslimah yang beriman, siapa lagi panutan kita kalau tidak Rasulullah dan keluarganya?. Wallahu’alam bi Showab.

                                                                                    Ecy Mahfudz