Sebelumnya MUI se-Madura menyatakan golput haram, yang memilih golput berdosa. Masyarakat diseru untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Kemudian MUI se-Kalimantan dalam Rapat Koordinasi di Palangka Raya merekomendasikan larangan golput. Ada apa dan mengapa?
Himbauan larangan golput disampaikan dengan alasan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi Undang-undang. Serta merujuk pula pada Al Qur’an untuk tunduk dan patuh pada Allah, Rasul juga pemimpin yang sedang memimpin, dalam artian bukan pemerintahan yang dzalim. Selain itu juga dinyatakan umat Islam harus memilih sesuai hati nuraninya masing-masing dan memilih pemimpin yang bisa memperjuangkan umat.
Golput dianggap sebagai sikap apatis, tak peduli dengan permasalahan. Tidak berpartisipasi sebagai warganegara yang baik. Golput juga diartikan sebagai golongan yang harus rela menerima siapapun yang jadi pemimpin nantinya. Mereka dianggap membiarkan calon yang lebih
Mengapa masyarakat memilih golput? Fenomena golput memang terus mengemuka. Bahkan dalam pilkada Barito Utara, golput bahkan jauh melebihi total suara pemenang. Apakah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi? Ataukah karena masyarakat sendiri pesimis akan adanya perubahan? Perubahan yang lebih baik selalu dijanjikan dalam kampanye. Kenyataannnya, pemimpin sudah seringkali bergonta-ganti, tapi hidup rakyat kecil tetap saja susah. BBM malah makin mahal dan langka pula, listrik tetap byar pet, harga sembako meroket, anak-anak miskin ‘dilarang sekolah’, kesehatan pun jadi ‘barang mewah’. Pemerintah dan anggota legislatif tetap bersikukuh menaikkan harga BBM walaupun rakyat tidak setuju. Padahal mereka dipilih dalam pemilu yang demokratis.
Saat rakyat makin menjerit akiban kesulitan hidup yang makin menghimpit, bukankah para wakil rakyat tetap hidup nyaman dengan gaji tinggi dan bergelimang fasilitas? Kalau toh tidak ada juga perubahan yang dihasilkan mengapa harus ikut mencoblos? Supaya terpilih, calon pemimpin atau partai juga biasa tebar pesona menggunakan money politics smooth or rough. Wajar saja jika sudah duduk di pemerintahan mengembalikan modal mereka menjadi prioritas utama daripada memperhatikan urusan rakyat. Begitulah keluhan yang diutarakan oleh masyarakat. Salahkah jika masyarakat bersikap apatis?
Banyak pihak yang menyatakan bahwa golput tidak akan menyelesaikan masalah. Memang, Allah memerintahkan untuk menaati ulil amri (pemimpin) : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian (TQS an-Nisa’ [4]: 59). Namun, ulil amri (pemimpin) yang wajib ditaati adalah pemimpin yang menaati Allah dan Rasul-Nya. Keberadaan pemimpin merupakan keharusan bagi manusia, persis seperti keharusan adanya air untuk kehidupan. Keadilan dan kebenaran tidak akan tampak kecuali dengan adanya kekuasaan pemimpin. Rakyat akan menjadi lemah tanpa pemimpin. Jika rakyat lemah maka mereka tidak akan mendapatkan kemaslahatan; hukum-hukum syariat pun tidak bisa ditegakkan. Tanpa pemimpin, umat tidak terlindungi, karena pemimpin merupakan pelindung umat. Rasulullah saw. menggambarkan hal ini dalam sabdanya: Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. (HR al-Bukhari).
Adakah saat ini pemimpin-pemimpin kita telah menaati Allah dan Rasul-Nya sepenuhnya? Apakah pemerintahan kita tidak mendzalimi rakyatnya? Kita bisa menjawab sendiri. Bagaimanakah jika kenyataannya seperti ini? Haruskah kita terpaksa memilih? Tidak adakah pilihan selain golput?
Setiap pilihan pasti ada resiko yang akan ditanggung oleh pemilihnya. Setiap pilihan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sikap golput semata dan berdiam diri pastinya tidak akan menyelesaikan masalah. Memilih pilihan yang tidak sesuai dengan kriteria tuntunan Allah juga tidak akan menyelesaikan masalah. Ada permasalahan yang lebih mendasar daripada sekedar memilih pemimpin. Permasalahan utamanya bukan tergantung pada individu dan kualitas pemimpin, karena sebaik apapun pemimpinnya dalam sistem kapitalis-sekuler tidak akan ada perubahan yang berarti.
Demokrasi yang dibawa oleh kapitalis tidak mampu membawa kesejahteraan. Saatnya kembali kepada Islam yang telah mengatur setiap aspek kehidupan dengan begitu sempurna, termasuk politik dan pemerintahan. Itulah hendaknya yang menjadi pilihan kita untuk diperjuangkan bersama dengan menyatukan segenap potensi umat.
*Staf Pengajar STIPER Amuntai
Anggota Aliansi Penulis Pro Syariah (AlPen ProSa) Kalsel
email : nawaalkimia@yahoo.com
blog : www.re_nawaalkimia.blogs.friendster.com
